Dianggap pilih Kasih Karena PT Vale Beri Pemda Listrik Gratis Ketimbang Warga Sekitar PLTA

Puluhan warga Dusun Balambano, Kecamatan Wasuponda, Luwu Timur, kembali menggelar unjuk rasa menuntut listrik gratis dari PT Vale Indonesia.

Aksi digelar di Tugu Nanas, Desa Tabarano, Jumat (1/8/2025), oleh massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Balambano.

Sekitar 50 orang membakar ban bekas dan menahan laju bus operasional perusahaan milik PT Vale Indonesia.

Aksi ini menjadi jilid ketiga setelah sebelumnya mereka menuntut hal serupa.

Koordinator lapangan, Yolan Johan Geso, mengatakan aksi ini dipicu sikap PT Vale yang dianggap abai terhadap hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 18 Juli 2025.

“Sudah 15 hari sejak RDP, tapi belum ada komunikasi dari PT Vale. Kesabaran kami habis,” ujar Yolan dalam keterangan tertulis.

Yolan menyebut, meski PLTA di Balambano menjadi sumber utama energi operasional tambang, warga sekitar tidak menikmati akses listrik gratis.

“Ini jantung produksinya Vale, tapi kami tak pernah dilirik,” ucapnya.

Ia menegaskan, jika tuntutan tak direspons hingga 13 Agustus 2025, aliansi akan memperluas gerakan dengan menggandeng pemuda dan mahasiswa se-Luwu Raya.

Titik aksi direncanakan menyasar lokasi produksi seperti GET 1 dan GET 6.

Pemda Luwu Timur Dapat Hibah Listrik 10,7 MW dari PT Vale

Di hari yang sama, Bupati Luwu Timur H. Irwan Bachri Syam bertemu manajemen PLN UID Sulselrabar di Makassar.

Pertemuan membahas pemanfaatan daya listrik hibah dari PT Vale sebesar 10,7 megawatt (MW) yang telah diserahkan ke Pemkab.

Irwan berharap daya hibah tersebut bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah.

“Kami berharap ada langkah konkret agar pemanfaatan daya listrik ini bisa berdampak nyata bagi masyarakat, terutama mengurangi pemadaman dan meningkatkan PAD,” kata Irwan.

PLN merespons positif. Senior Manager Perencanaan PLN UID Sulselrabar, Huslan Husain, menyebut pihaknya akan membentuk tim teknis untuk menangani persoalan jaringan.

PLN dan Vale juga akan meninjau ulang kontrak jual beli listrik tahun 1997 agar sesuai ketentuan harga terbaru.

Sebagai langkah awal, PLN akan memasang KWH meter di Sumasang, Desa Sorowako, dan mengkaji skema pembayaran langsung ke pemerintah daerah.

Pemkab juga mendukung perluasan akses listrik ke daerah terpencil, termasuk Dusun Rende-rende, Wasuponda, yang hingga kini belum terjangkau jaringan listrik.