Kementerian Keuangan membenarkan adanya rencana pertukaran posisi antara Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Djiwandono dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung. Wacana ini berkaitan dengan pengisian satu kursi Deputi Gubernur BI yang saat ini kosong dan sedang dalam proses pembahasan di DPR.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mendengar informasi tersebut dan berencana bertemu langsung dengan Juda Agung.
“Ya, kelihatannya saya dengar juga begitu (soal pertukaran posisi Thomas Djiwandono dan Juda Agung di BI dan Kementerian Keuangan). Nanti saya mau ketemu Pak Juda, mungkin besok. Saya mau lihat niatnya dia seperti apa,” kata Purbaya dikutip Kompas seusai rapat tertutup Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/1/2026).
ISU INDEPENDESI BI DAN RESPON PASAR
Purbaya menilai pertukaran peran tersebut sebagai hal yang wajar dan menegaskan tidak akan mengganggu independensi Bank Indonesia. Ia memastikan pemerintah tidak memiliki ruang untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan moneter BI.
“(Masuknya Thomas ke BI) tidak ada hubungannya dengan independensi. Independensi itu terganggu kalau pada pengambilan keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini, kan, enggak ada,” katanya.
Menurut Purbaya, pembagian peran antara pemerintah dan Bank Indonesia selama ini sudah berjalan jelas. Pemerintah bertugas menjalankan kebijakan fiskal, sementara BI berfokus pada kebijakan moneter. Koordinasi dilakukan melalui KSSK tanpa menghilangkan independensi masing-masing lembaga.
Ia menambahkan bahwa setiap pejabat yang masuk ke BI secara otomatis tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah.
“Begitu masuk BI, ya, dia independen, bukan elemen pemerintah,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah mengusulkan tiga nama calon Deputi Gubernur BI kepada DPR. Salah satu nama yang diusulkan adalah Thomas Djiwandono.
Dua kandidat lainnya yakni Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin Juhro dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono.
Meski demikian, rencana penunjukan Thomas menuai sorotan dari kalangan akademisi. Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai pencalonan tersebut berpotensi memicu respons negatif dari pelaku pasar, mengingat posisi Dewan Gubernur BI memiliki peran yang sangat strategis.
